uu no 38 tahun 2008. 15/2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan UU No. uu no 38 tahun 2008

METADATA PERATURAN. UU NO 35 Tahun 2014 (Revisi Terhadap UU No 23 Tahun 2002). 189. CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Juli 2008. 17 Tahun 2009 “PP PENGGANTI UU” UU No. com. Tipe Dokumen. Dalam menghadapi tantangan tersebut, diperlukan adanya penguatan regulasi. 10 Tahun 2008. Pasal 41: Ayat (1) Cukup jelas. 82, LL SETNEG : 20 HLM. Peraturan Presiden (PERPRES) tentang Pengesahan Convention. Dasar hukum pengesahan UU Nomor 38 tahun 2014 tentang Keperawatan adalah Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 28C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Tipe Dokumen. UU Perpajakan Konsolidasi merupakan naskah UU bidang perpajakan yang disusun terintegrasi, mengikuti perubahan, komprehensif, sistematis. 25 Tahun 1959; UU No. KETENTUAN LAIN-LAIN 18. Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat. UU Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia. Telepon. UU 36 2008. UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI. Pos - Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009. Putusan. Frasa "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik" dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 44 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai khususnya frasa. Pusat Data. Sekretariat Website JDIH BPK. bahwa jalan sebagai salah satu prasarana transportasi merupakan unsur penting dalam pengembangan kehidupan berbangsa dan bernegara, dalam pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa, 2008 Undang-undang (UU) NO. 2008 No. Pasal 23 UU No. 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Daerah PP No. 1 LN Tahun 2011 No. 132, TLN NO. 000, perhitungan pajaknya: Penghasilan. bahwa jalan sebagai salah satu prasarana transportasi merupakan unsur penting dalam pengembangan kehidupan berbangsa dan bernegara, dalam pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa, wilayah. 2 1. Karya ini berada pada domain publik di Indonesia, karena tidak dilindungi hak cipta berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Dari Wikisumber bahasa Indonesia, perpustakaan bebas. 25, LN. Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal. UU No. Setiap Menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan, yang terdiri atas: a) urusan pemerintahan yang nomenklatur Kementeriannya secara tegas disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. a. ABSTRAK: a. 170, TLN NO. Keperawatan adalah kegiatan pemberian asuhan kepada individu, keluarga, kelompok,. Mengingat : 1. (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp10. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. Menteri adalah pembantu Presiden yang memimpin kementerian negara dan bertanggung jawab atas urusan pemerintahan di bidang Jalan, bidang sarana danNUMBER 36 OF 2008 CONCERNING FOURTH AMENDMENT OF LAW NUMBER 7 OF 1983 CONCERNING INCOME TAX IN THE NAME OF ALMIGHTY GOD PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA, Considering : a. 38 Tahun 2014. Perubahan keempat atas undang-undang nomor 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan Issuing Body: The President of the Republic of Indonesia Issue Date: 23rd September 2008 Effective Date: [Subscribers Only] Law Type: Law Law Number: 36 TAHUN 2008 (36/2008) Law Status: [Subscribers Only] Updated Status:. Judul. Jenis/Bentuk Peraturan. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan. UU No. Peraturan Pemerintah (PP) NO. Undang-undang (UU) NO. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan. KETENTUAN PENUTUP. 38, LN. Untuk menjamin pelindungan terhadap masyarakat sebagai penerima Pelayanan Keperawatan dan untuk menjamin pelindungan terhadap Perawat sebagai pemberi. 38 Tahun 2008. Pokok kebijakan dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah mengatur tentang penyelenggaraan pengelolaan sampah secara terpadu dan komprehensif, pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat, serta tugas dan wewenang Pemerintah dan pemerintahan daerah untuk melaksanakan pelayanan publik. 4. 4953, LL SETNEG : 4 HLM Undang-undang (UU) tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman. Tipe Dokumen. Hubungan Antar Peraturan. 38, LN. Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Juli 2008. return to article details kewenangan mahkamah konstitusi dalam melakukan pengujian terhadap undang-undang hasil ratifikasi perjanjian internasional terhadap uud nri 45 berdasarkan putusan no. peraturan. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. Undang-undang (UU) NO. UU RI No 38 Tahun 2004 Tentang Jalan Jalan Menurut Status Jalan nasion al merupakan jalan arteri dan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang meng hubun gkan antaribukota provinsi, d a n jalan stra tegis nasional, serta jalan tol. TENTANG. lembaran negara republik indonesia tahun 2008 nomor 133. Jalan - Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Uu 32-2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman penyusunan sistem tanggap darurat diatur dengan peraturan menteri. PEMERINTAH PUSAT. METADATA PERATURAN. Hits : 166007. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan. 22 Tahun 2007, dan UU No. UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan MenengahTugas dan Fungsi Ombudsman dalam Undang-Undang Nomor 37 tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia ada dalam Pasal 6 dan Pasal 7. Ketentuan lebih lanjut mengenai. Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara. 13 Tahun 2008 Penyelenggaraan Ibadah Haji MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. Dalam Undang-Undang ini yang. 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999. Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji. Beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609), diubah sebagai berikut: 1. Status Peraturan. NOMOR 38 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 6 TAHUN 2006 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA/DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Undang-undang (UU) NO. 38 Tahun 2007; PP No. Mahkamah Kontitusi (MK) menolak permohonan mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pengesahan Charter of the Association of Southeast Asian Nations (Piagam ASEAN) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. mencabut dan tidak memberlakukan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan. CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Mei 2008. that, in order to secure the increasing government revenue, to develop a neutral, simple, stable, and more fair taxation system,. com. Wajib Pajak wajib membayar atau menyetor pajak yang terhutang di Kas Negara atau di tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Peraturan Perundang-undangan. Undang-undang yang terdiri dari 64 pasal ini pada intinya memberikan kewajiban kepada setiap Badan. 23/1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 1997 TENTANG PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP. (SESUAI PP NO. E. Undang-Undang No. Aug 18, 2012 · UU Pajak Penghasilan no 38 Tahun 2008. Dokumen ini juga. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. (2) Masyarakat dapat. Dicabut Oleh : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. 2007/NO. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 29 Tahun 2001 tentang. 38, LN. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 (UU/2008/39) (2008) portal terkait: Undang-Undang Republik Indonesia. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. 1. 5. UU Nomor 38 Tahun 2008. perda_no_02_tahun_2008_tentang_penetapan_urusan_pemerintahan_daerah_kabupaten_cirebon. Menurut FUNGSI (pasal 8) : - Jalan Arteri. 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. atas . •. MAHKAMAH KONSTITUSI. Dalam rangka menyelenggarakan pengelolaan sampah secara terpadu dan komprehensif, pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat, serta tugas dan wewenang pemerintah dan pemerintahan daerah untuk melaksanakan pelayanan publik, maka diperlukan payung hukum dalam. 2. 133, LL SETNEG : 40 HLM Undang-undang (UU) tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan ABSTRAK: Sep 13, 2018 · 3. 22. 4915, LL SETNEG : 3 HLM Undang-undang (UU) tentang Pengesahan Charter of The Association of Southeast Asian Nations (Piagam Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara) Judul. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat adalah untuk mengdongkrak dayaguna dan hasil guna pengelolaan zakat, infaq dan sedekah di Indonesia. PDF. 1 year later, Indonesia already ratificate that international agreement with National regulation which is Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2008. AD Premier 9th floor, Jl. INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK . Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan. TB Simatupang No. 6. Judicial Review Terhadap UU No. 4880, LL SETNEG : 4 HLM Undang-undang (UU) tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten. 2008. PENGESAHAN CHARTER OF THE ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS (PIAGAM PERHIMPUNAN BANGSA-BANGSA ASIA TENGGARA) Ditetapkan 5 November 2008 • Berlaku 5 November 2008. Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku : Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 27 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Usaha Akomodasi. 20 Tahun 1999 “USIA MINIMUM BEKERJA” UU No. Indonesia, Kementerian Ketenagakerjaan. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 Tentang Keperawatan. bahwa untuk melaksanakan amanat Pasal 14 ayat (3) huruf c dan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Pasal 59 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, Pasal 64, Pasal 65 dan Pasal 70 Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 12. 60 Tahun 1958, UU No. 16 Ps. 1989,. •. keperawatan (UU no 38 tahun 2014), akan tetapi agar tidak terjadi kasus serupa di waktu mendatang diperlukan pengetahuan perawat mengenai UU no 38 tahun 2014 tentang keperawatan. Staatsblad Tahun 1926 Nomor 226 juncto Staatsblad Tahun 1940 Nomor 450 tentang Undang-Undang Gangguan (Hinderordonnantie) Mengubah :UU ITE atau Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah peraturan undang-undang yang mengatur tentang teknologi informasi dan transaksi elektronik. 38. 48 Tahun 2008 Pendanaan Pendidikan MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. 134, TLN NO. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi. 2008/NO. Mencabut : Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1984 Tentang Pos. bahwa negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak dan kewajiban warga negara, karena itu perpajakan sebagai salah satu perwujudan kewajiban kenegaraan merupakan sara peran serta dalam pebiayaan. Pengelolaan Sampah - Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008. Undang-undang (UU) NO. 4247, LL SETNEG : 23 HLM. 25 Tahun 2008 . Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyediaan fasilitas pemilahan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 28 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Usaha Rumah Makan. Undang-undang (UU) Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. materi sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun. 12 Tahun 2006″ KEWARGANEGARAAN” UU No. Pasal 103 UU Nomor 11 Tahun 2020 menambah satu pasal diantara Pasal 53 dan Pasal 54 UU Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan; Mencabut : UU No. i. Persyaratan untuk memperoleh izin usaha UUS diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bank Indonesia. Nomor 10 Tahun 1994 (Lembaran Negara. TB Simatupang No. kitab suci atau simbol keagamaan.